BAPPENDA Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Pansus PAD dan Kelapa Sawit DPRD Kabupaten Jayapura
EKONOMIPROVINSI


Foto: Anggota Pansus PAD & Sawit DPRD Kabupaten Jayapura Musa Apaseray saat memberikan pandangan
Sentani – Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Jayapura menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kelapa Sawit DPRD Kabupaten Jayapura. Rekomendasi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah ke depan.
Pansus yang terbentuk sejak bulan Mei 2025 untuk. Penanganan PAD & Kelapa sawit memberikan rekomendasinya kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam sidang Paripurna Laporan Panitia Khusus Tahun 2025. Dimana terdapat khusus PAD memberikan 6 rekomendasi sedangkan untuk Pansus Kelapa Sawit memberikan 12 rekomendasi agar di tindak lanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
Ketika ditemui diruang sidang DPRK kabupaten Jayapura (Rabu/10/12/2025) Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura Budi Projonegoro Yokhu, S.STP menanggapi hasil rekomendasi Pansus PAD dan sangat merespon baik, menurutnya dari 6 rekomendasi tersebut dikelompokan kedalam 3 permasalahan fundamental pada aspek pendapatan.
" perlu peningkatan pengawasan proses Bisnis Pengelolaan PAD terkait SOP tiap jenis Pajak & Retribusi, Penyediaan dan pembangunan fasilitas pada Pos Minerba Cemara, Yakonde, Sawesuma & Waibron, Penggunaan Sistem Portal segera kita tindaklanjuti." Ungkapnya
Selain itu dirinya juga menekankan kepada penerapan Digitalisasi secara menyeluruh semua jenis Pungutan Pajak dan Retribusi, guna meminimalisir kebocoran PAD.
"Bagian ini Pansus memberikan apresiasi kepada Bupati & Wakil Bupati yang komitmen terhadap pengembangan digitalisasi dikabupaten Jayapura dimulai dari Pajak & Retribusi." Ujarnya
Selain itu Mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura itu mengutarakan harus meberikan penguatan SDM, dimana sejak 6 bulan menjabat di Bappenda hal ini sangat urgen untuk diseriusi terkait jabatan fungsional penyidik pajak & juru sita sehingga para penunggak wajib pajak dapat kami tindak sesuai peraturan yang berlaku namun semua itu kita perlu memperkuat integritas ASN kita
" terkait rekomendasi Pansus Kelapa Sawit kami berkoordinasi dgn OPD teknis terkait menyangkut timbangan hasil produksi perusahaan sinar mas."imbuhnya
Ia menjelaskan selama ini sektor kelapa sawit memiliki potensi besar sebagai salah satu penyumbang PAD. Namun, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, mulai dari akurasi data perusahaan, luas lahan, hingga kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah.
“Ke depan kami akan memperkuat koordinasi lintas OPD, termasuk dengan Dinas Perkebunan, Dinas Perizinan, dan Satpol PP agar pengawasan bisa lebih maksimal,” tambahnya.
BAPPENDA menegaskan komitmennya untuk segera menyusun langkah teknis sebagai tindak lanjut rekomendasi Pansus, termasuk pembaruan database wajib pajak, evaluasi perizinan, hingga optimalisasi sistem penagihan berbasis digital.
“Target kami jelas, PAD Kabupaten Jayapura harus terus meningkat dan dikelola secara transparan serta akuntabel,” tutupnya.(Nesta)






