Ketua DPR Papua: Dokumen APBD 2026 Harus Segera Diserahkan TAPD

Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST, MM, MH

Jayapura - Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST, MM, MH, mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua segera menyampaikan materi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Tahun 2026 kepada DPR Papua.

Pasalnya Hingga saat ini, DPR Papua belum menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan APBD 2026.

Denny menegaskan pentingnya percepatan penyampaian dokumen tersebut agar proses pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal.

"Kami akan menyurat secara resmi kepada Pemprov Papua dan TAPD untuk segera menyerahkan materi KUA-PPAS. Target kami awal Desember 2025 sudah dilakukan Sidang Paripurna, sehingga pembahasan dapat dilanjutkan oleh komisi bersama mitra terkait," Ucap Denny di ruang kerjanya Selasa (18/11).

Denny menambahkan bahwa penyusunan APBD 2026 harus sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yakni Papua Cerah: Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni. Karena itu, ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merancang program dan anggaran yang mendukung program prioritas Gubernur Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.

Program prioritas tersebut terangkum dalam Kartu Mace Kasih Jalan, yaitu Kartu Mahasiswa Cerdas (Mace), Kartu Kesehatan Ibu Hamil (Kasih), dan Kartu Jaminan Lanjut Usia (Jalan).

“Kami berharap RAPBD 2026 disusun cepat, tepat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai visi misi gubernur,” tegasnya. (Redaksi)