Menteri Raja Juli Diminta Mundur, Anggota DPR: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Utsman Husin (F.PKB)

Jakarta, (Berita21.id) - Anggota Komisi IV DPR RI, Utsman Husin, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari posisinya jika tak mampu mengatasi persoalan hutan di Indonesia. Usman mengatakan Raja Juli tak paham soal kehutanan.

Hal tersebut disampaikan Usman dalam rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/12/2025).

"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya semua izin disetop. Pak menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya ibu ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawabnya pak menteri. Pak menteri nggak boleh lempar ke yang terdahulu," kata Usman dalam rapat.

Ia lantas menyarankan kepada sang menteri untuk mundur dari posisinya sebagai Menteri Kehutanan RI. Legislator PKB ini menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan.

"Kalau pak menteri punya hati nurani apa yang disampaikan wakil ketua, pak Ahmad Yohan, yang tadi pak menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi," kata Usman

"Sehingga mohon izin teman-teman komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran pak menteri, kalau pak menteri nggak mampu, mundur aja, pak menteri nggak paham tentang kehutanan," tegasnya

Ia kemudian menyinggung lagi soal kemenhut yang mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.

"Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober pak menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata, Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan pak menteri tidak sejalan semua pak," kata Usman

"Jadi, seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua ini ruangan terhormat. Saya minta pak menteri sekali lagi tolong fokus tiga Provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu," tambahnya

Sebelumnya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkit kembali arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri.

"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem," kata Raja Juli kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/12/2025).

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketat kawasan huta. Serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.

"Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani," kata Raja Juli dalam rapat.

Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan," ujar Raja Juli.

"Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," imbuhnya.*